Jakarta, - Penanganan persoalan di desa harus menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Dalam konteks ini, diperlukan perencanaan, pengerjaan dan pertanggungjawaban pelayanan publik di desa harus berdasarkan pendataan atas masalah secara akurat dan lengkap. Hal ini disampaikan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada di Jakarta, Selasa 9/3/2021. Dikatakan, perencanaan pembangunan di desa berbasis masalah ini, maksudnya adalah dengan melihat kondisi dan fakta yang ada di desa kemudian dicarikan solusinya. Dengan demikian, pembangunan di desa yang direncanakan benar-benar sesuai dengan harapan warga desa. Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menyebutkan perencanaan pembangunan desa harus berbasis masalah. Hal tersebut katanya sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun dari desa. Terkait hal tersebut, RES Fobia menyebutkan, ada beberapa hal pokok yang patut dipikirkan bersama. Pertama, memahami secara konseptual bahwa yang dimaksud dengan masalah ialah adanya jarak antara harapan dan kenyataan. "Dengan pemahaman ini, seluruh pihak yang berkewenangan, bertugas dan bertanggung jawab terhadap mutu kehidupan perdesaan, perlu melakukan pencermatan. Bahkan, evaluasi berkala dan menyeluruh terhadap berbagai harapan yang sudah pernah diprogramkan, tetapi pada kenyataannya tidak atau belum berhasil, “ ujar alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University – Japan ini. Selain itu, kata RES Fobia, tak boleh dilupakan pula keharusan menemukan dan mengkategorisasi faktor-faktor penyebab masalahnya, termasuk pula evaluasi atas pencapaian mutu yang masih bisa ditingkatkan lagi. Kedua, memetakan secara jelas tentang sistem koordinasi penanganan masalah. Hal ini terutama mengenai alokasi sumber daya manusia dan anggaran pada sistem dan urusan koordinasi yang tepat. Fokusnya pada penyelesaian masalah-masalah yang mungkin timbul dalam lingkup dan konteks ideal seperti tata kelola pemerintahan, kerja produktif pembangunan, aktualisasi modal sosial, konstruksi berbagai potensi kewilayahan desa, dan peletakan jejak keteladanan birokrasi yang diharapkan berpengaruh baik, andal dan terpercaya. “Koordinasi ini tak hanya dengan suprastruktur politik seperti lembaga eksekutif pada tingkat atas pemerintah desa, tetapi juga berdasarkan aturan hukum positif dan progresif dapat dilakukan dengan berbagai infrastruktur politik. Dapat dicontohkan dengan pers, ormas, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok kepentingan. Tentu harus dilihat yang reputasinya teruji," tutur Mitra Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut. Ketiga, membuat prioritas yang tepat sasaran. Pada prinsipnya poin ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah yang harus diprioritaskan penyelesaiannya, berdasarkan alasan dan tujuan bahwa bidikan dan sentuhan pada masalah utama itu, semakin berpeluang memudahkan penyelesaian berbagai masalah lainnya. Dijelaskan, identifikasi yang tepat akan ikut menentukan alokasi berbagai sumber daya secara lebih tepat pula pada ranah operasionalitas penyelesaian masalahnya. Di sinilah kapasitas pemanduan dan kepemimpinan sangat dibutuhkan. Karena, merujuk pada keadaan faktual musrenbangdes sebagai misal, masih sering tampak adanya masalah tarung kepentingan yang tak mudah diselesaikan dalam penentuan prioritas. Pada gilirannya, ini akan berpengaruh pada tingkat kecepatan dan ketepatan eksekutorialnya, padahal diharapkan menghadirkan manfaat nyata. Keempat, mendokumentasi dan mempublikasi cara kerja penyelesaian masalah. Pada era digital sekarang ini, ketrampilan dan urusan ini tidak bisa disepelekan. Malah, perlu disadari bahwa dokumentasi dan publikasi potensi dan dinamika perdesaan semakin dibutuhkan. Melalui hal ini kita bisa belajar dari berbagai kekurangan yang terjadi dalam tata kelola desa, sekaligus dapat mendesiminasi berbagai tata nilai, model dan cara tanggap yang positif dan solutif atas masalah-masalah perdesaan. Kelima, mempertanggungjawabkan secara jelas kerja pelayanan publik di desa. RES Fobia yang juga seorang advokat ini mengatakan, tak bisa dipungkiri bahwa dugaan korupsi juga masih sering kita dengar dalam urusan perdesaan. Sebut saja penyalahgunaan jabatan, urusan dan tanggungjawab atas dana desa. Hal ini berhubungan dengan tiga pokok pikiran dalam pertanggungjawaban yakni keadaan yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang berperilaku tidak baik serta menyebabkan suatu hal buruk terjadi; adanya kewajiban atau tugas yang diminta atau diharapkan untuk kita lakukan; sesuatu yang harus kita lakukan karena hal itu benar secara moral dan/atau diwajibkan secara hukum." Karena itu, kepemimpinan yang baik dan bertanggungjawab dari kepala desa, saling mengingatkan antarperangkat desa, perlu diseriusi. Supervisi kelembagaan secara berkala dari level atas struktur pemerintahan, tak boleh kendor. “Tak kalah penting ialah panggilan, peran, dan tanggung jawab aparat penegak hukum atas sosialisasi tentang tata nilai dan makna hukum yang berwawasan dan bernurani Pancasila,” tegas RES Fobia. Sumber Saksikan live streaming program-program BTV di sini